Resolusi 2019, Pertumbuhan Perekonomian Indonesia

Kondisi perekonomian dunia mengalami gejolak yang tidak wajar. Dilansir dari Katadata, Ketidakpastian global terus menghantui langkah kebijakan ekonomi sejumlah negara yang terdampak. Ketidakpastian perekonomian dunia juga salah satunya disebabkan oleh perang dagang antara Tiongkok dan juga Amerika Serikat. Perang dagang itu melahirkan sejumlah kebijakan pembatasan impor dari kedua negara pusat ekonomi dunia tersebut.

Katadata

Akibatnya, Berita Terkini perekonomian dalam negeri mengalami kesulitan dalam mengekspor dan menyerap produksi sejumlah komoditas nasional. Pemerintah Indonesia mengupayakan sejumlah kebijakan mulai dari penyerapan komoditas ekspor seperti karet dan CPO untuk difungsikan di dalam negeri. Perang dagang sempat terhenti semenjak awal bulan Desember yang lalu ketika pertemuan di Argentina yang rencananya gencatan senjata tersebut berlaku sampai 3 bulan mendatang.

Akan tetapi gencatan senjata ekonomi dikeruhkan oleh Amerika Serikat yang menyuruh Kanada untuk menahan pimpinan perusahaan teknologi asal Tiongkok yang berada disana dan memperburuk Berita Ekonomi dunia. Sontak hal ini direspon oleh Tiongkok dan dapat mengancam invetasi Amerika Serikat yang berada di Tiongkok. Kembali ke dalam negeri, seiring dengan melemahnya permintaan ekspor, Pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk diversifikasi pasar ekspornya. Pemerintah diketahui sedang merumuskan sejumlah kebijakan baru guna menggenjot nilai ekspor tanah air. Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan bahwa pemerintah berencana untuk merilis suatu kebijakan baru yang terkait dengan perdagangan pada awal tahun 2019 mendatang. Kebijakan baru tersebut disebut sebagai upaya dalam mendorong nilai ekspor yang cukup membawa kabar baik bagi Berita Bisnis tanah air.

Progres BBM Satu Harga 72%

Pengembangan wacana program BBM atau bahan bakar minyak nasional yang satu harga sampai saat ini masih saja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Merujuk pada informasi dari Katadata, bahwa hingga saat ini, sampai dengan penghujung tahun 2018 masoh ada sisa 3 bulan lagi untuk menyelesaikan target yang telat ditetapkan tersebut.

BPH Migas (badan pengatur hulir minyak dan gas bumi) juga menyatakan bahwa semenjak tahun 2017 hingga tanggal 14 oktober 2018 saat ini sudah ada sekitar 94 SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang telah menerapkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia.

Sejumlah SPBU diantaranya ada 77 SPBU yang sudah diresmikan dan telah beroperasi penuh. sisanya adalah SPBU yang juga sudah berjalan namun masih belum diresmikan. Fanshurullah Asa, Kepala BPH Migas mengatakan bahwa sudah ada 94 SPBU dari total 130 SPBU di tahun 2018 ini yang sudah tercapai, yakni sekitar 72% dari target SPBU yang menerapkan Harga BBM satu harga.