Utang BUMN Semakin Besar

Kebijakan pemerintah dalam memberikan wewenang Kepada BUMN untuk menggenjot Pembangunan infrastruktur dan program kerja justru dapat membahayakan keuangan Negara. Utang BUMN yang dilakukan sampai saat ini bisa menimbulkan adanya indikasi membahayakan keuangan nasional. Upaya pemerintah untuk meningkatkan gairah pembangunan infrastruktur dengan memberikan mandat kapada Badan usaha milik negara justru berpotensi membahayakan kondisi keuangan negara.

Utang BUMN

Hal ini disebabkan dana yang dikeluarkan akan sangat besar sehingga membuat Badan Usaha Milik negara berani untuk mencari dana dengan cara utang secara tidak langsung yang bisa menimbulkan resiko fiskal dan juga sangat membebani anggaran Nasional. Sementara itu di sisi lain defisit anggaran negara masih saja tinggi dikarenakan penerimaan yang rendah dan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan.

Sedangkan Dengan adanya tambahan modal membuat kemampuan BUMN untuk menarik utangnya (leverage) akan menjadi lebih besar untuk mendanai segala proyek pembangunannya. Pada 2018 awal, S&P standard and Poor telah melaporkan kemampuan berutang atau biasa disebut leverage level 20 pada BUMN naik secara signifikan.

Dua Anjungan Tangguh Train 3

Tangguh Train 3 adalah bagian dari proyek tangguh. Proyek tangguh LNG merupakan sautu kawasan yang memiliki enam ladang gas pada wilayah kontrak kerja sama atau KKS Wiriagar, Papua Barat, Berau, dan juga Muturi di Teluk Bintuni. Sebelum itu, proyek tangguh 3 telah memiliki dua train yang memiliki kapasitas masing - masing sebesar 3,8 juta ton per tahunnya (MTPA). Sedangkan Train 3 diperkirakan mampu berproduksi pada tahun 2020 mendatang.

Tangguh Train 3

BP Indonesia telah mengumumkan progres konstruksi pada proyek Tangguh Train 3 dengan kemajuan berhasil memasang dua anjungan (platform) lepas pantai pada teluk bintuni papua Barat. Moektianto Soeryowibowo, Head of Country BP Indonesia menyebutkan bahwa dua anjungan tersebut diberi nama WDA dan ROA, dirinya juga menyebutkan bahwa kedua platform tersebut sudah dipasang dnegan sangat aman di teluk bintuni papua barat.

Proyek pembuatan kerangka baja pada anjungan WDA dan ROA sebelumnya dikerjakan di Karimun kepulauan Riau. Setelah itu dikirimkan ke teluk bintuni via perjalanan laut yang memakan waktu kurang lebih selama 18 hari yang pada akhrinya dipasang dilepas pantai teluk bintuni.

Sewa Ruang Kantor OJK Kosong

Otoritas jasa keuangan atau OJK tersandung kasus pemborosan anggaran yang sangat tidak perlu yakni menyewa Ruang Kantor yang sebenarnya tidak dipakai sama sekali. Badan Pemeriksa keuangan (BPK) menyebutkan bahwa pemborosan - pemborosan yang dilakukan oleh OJK salah satunya adalah dengan menyewa geung baru yang bernilai ratusan miliar rupiah namun sama sekali tidak dipakai. Selain itu, OJK juga disinyalir belum menyetorkan sisa - sisa penerimaan hasil pungutan ke aks negara dan juga utang pajak yang belum disetorkan mencapai angka 1 triliun rupiah.

Ruang Kantor

Dalam pemeriksaannya tersebut Badan pemeriksa keuangan menyatakan bahwa Otoritas jasa keuangan telah membayar sewa untuk gedung perkantoran dengan nilai sewa sebesar 412 miliar rupiah pada tahun 2017 lalu, namun sampai saat ini gedung tersebut masih belu digunakan.

Selain itu, Pada penerimaan pungutan yang terjadi sepanjang tahun 2015 sampai 2017 yang masih belum disetorkan kepada kas NEgara telah mencapai angka 439,91 miliar rupiah juga kasus penggunaan penerimaan atas pungutan yang melebihi anggaran yang mencapai nilai sebesar 9,75 miliar rupiah. Dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, pihaknya menyarankan OJK untuk segera menyetorkan sisa pungutan dan utang pajaknya ke Kas Negara dan juga mempertanggungjawabkan nilai kerugian negara dari sewa gedung yang tidak dipakai.

Distribusi Penggunaan Cost Recovery

SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) telah merilis Penggunaan Cost Recovery (penggantian biaya operasional) yang terjadi selama kuartal III tahun 2018. dalam rilisan tersebut dijelaskan bahwa penggunaan cost recovery yang terjadi hingga bulan september 2018 telah mencapai angka 8,73 miliar Dolar Amerika Serikat dari target APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2018 yang sebesar 10,09 miliar dolar Amerika Serikat.

Penggunaan Cost Recovery

Wisnu Prabawa Taher, Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas menyebutkan bahwa penggunaan cost recovery yang paling besar adalah untuk membiayai kegiatan - kegiatan produksi dengan porsi sebesar 45%. Kemudian untuk membayar depresiasi sebesar 24%. Seperti yang diketahui, depresiasi ini merupakan pembayaran atas perwujudan investasi pengembangan pada periode fiskal yang sebelumnya.

Penggunaan cost recovsry juga ditujukan untuk membiayai kegiatan eksplorasi dan juga pengembangan dengan porsi sebesar 13%. Selain itu untuk biaya administrasi sebesar 8% dan yang terkahir adalah biaya - biaya lainnya termasuk investment credit dan juga unrecovered cost sebesar 10% dari anggaran penggunaan cost recovery.

Pendukung Jokowi Prabowo Anti Hoaks

Menjelang pesta demokrasi Pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Indonesia tahun 2019 Para Pendukung Jokowi dan Pendukung Prabowo sepakat untuk saling menjaga keamanan dan ketertiban umum khususnya di media sosial.

Add caption

Pernyataan ini menjawab isu yang terjadi di media sosial soal maraknya hoaks yang beredar tidak terkendali di media sosial. laju Hoaks tersebut sangat berbahaya bagi pengguna sosial yang memiliki kecerdasan emosional yang masih belum mumpuni. Jika Hoaks tersebut diterima oleh user sosial media yang awam terhadap politik dan isu nasional maka akan sangat berbahay karena biasanya akan ikut menyebarkan berita bohong tersebut.

Seperti yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu terkait menyebarnya berita bohong yang menyeret Aktivitas Ratna Sarumpaet yang menyebarkan berita bohong atas pemukulan dirinya yang dilakukan oleh 4 orang tidak dikenal. Namun akhirnya dapat ditanagni oleh Kepolisian Repbulik Indonesia dengan fakta bahwa Aktifis ratna sarumpaet tidak dipukuli melainkan luka diwajahnya adalah hasil dari operasi plastik di Jakarta. Hasil survei ayng dilakukan oleh Lingkaran survei Indonesia LSI Denny JA pada selasa 23 Oktober 2018 lalu menghasilkan pernyataan bahwa sebanyak 75% responden merasa khawatir terhadap maraknya hoaks.

KPK Endus Korupsi Impor Pangan

Seorang mantan menteri melakukan pelaoran kepada komisi pemberantasan korupsi terkait adanya dugaan Korupsi Impor Pangan. Rizal Ramli, Ekonom sekaligus  Mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman meminta kepada Komisi pemberantasan korupsi untuk mengusut adanya dugaan korupsi dan indikasi kerugian negara yang telah dilakukan oleh Pemerintah terkait beberapa prosedur kebijakan impor pangan nasional.

Korupsi Impor Pangan

Dirinya menyampaikan bahwa ada sejumlah dugaan yang didasari oleh hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) didalam IIHPS (ikhtisar hasil pemeriksaan semester) II 2017 yang telah dipublikasikan pada April 2018 lalu.

kata Rizal dalam keterangan resminya mengatakan bahwa dalam praktik impor tersebut diduga telah melawan hukum yang berlaku dan juga menbulkna kerugian pada negara serta perekonomian negara terlebih lagi penyalahgunaan wewewnang. Menurut hematnya, dirinya menyatakan bahwa kuota impor disinyalir menjadi penyebab melonjaknya harga pangan impor yang dua kali lebih mahal jika dibandingkan dengan standar harga internasional sehingga menurutnya dianggap merugikan negara. Dalam impor pangan tersebut menggunakan sistem kuota termasuk pada impor komoditas beras, bawang putih, gula, garam, dan daging sapi.

Program Kinerja Anies Baswedan

Kinerja Anies Baswedan saat ini menjadi sorotan utama karena dirinya telah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta hampir satu tahun kepemimpinannya. Sejumlah terobosan dilakukan oleh Gubernur Anies Baswedan untuk melayani warga Ibu Kota DKI Jakarta termasuk salah satunya OK OCE yang menjadi program kerja ketika dikampanyekan dulu.

Kinerja Anies Baswedan

Program kerja Rumah DP Nol Rupiah juga sedang dijalankan baru - baru ini, beragam regulasi dan kepentingan lain cukup menghambat jalnnya proyek kerakyatan ini, namun sayangnya ketika program ini sudah berjalan justru persyaratan untuk memiliki hunian dengan DP Nol Rupiah tersebut sangat memberatkan rakyat dengan penghasilan rendah.

Padahal pada Awalnya program Rumah DP Nol Rupiah pada masa kampanye adalah salah satu program unggulan yang sangat dinanti amsyarakat DKI Jakarta khususnya warga DKI Jakarta dengan penghasilan yang rendah. Selama Satu tahun menjabat, Gubernur Anies Baswedan telah menyelesaikan sebanyak 31 proyek kerja gubernur untuk melayani warga DKI Jakarta diantaranya adalah perijinan monas yang boleh digunakan untuk kegiatan keagamaan dan sejumlah tempat di tanah abang diperbolehkan untuk berjualan pedangang kaki lima.

Upaya Pemerintah Untuk Industri Manufaktur

Pemerintah Indonesia diminta untuk terus memberikan perhatian lebih terhadap rantai pasok industri nasional, hal ini ditujukan untuk menghadapi permintaan pasar global yang tinggi dan juga sebagai daya saing di dunia Internasional khususnya persaingan pada Industri Manufaktur.

Industri Manufaktur

Bhima Yudhistira, Peneliti Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia harus memulai untuk menilai sektor yang mempunyai kontribusi nilai tambah yang tinggi dalam jaringan permintaan pasar global. Pada sektor industri elektronik menjadi salah satu industri yang memiliki sensitifitas yang tinggi khususnya pada era perang dagang global.

Alasannya adalah karena komponen elektronik mempunyai nilai produksi yang tinggi jika dibandingkan dengan sektor industri yang lain. Selain itu, apabila terjadi pelemahan terhadap rupiah, maka modal usaha untuk industri elektronik akan semakin meningkat beriringan dengan naiknya biaya produksi akibat dari pembelian bahan baku yang saat ini masih impor. Oleh karena itu, dirinya menilai bahwa pemerintah harus lebih serius untuk memperhatikan ketersediaan rantai pasok bahan baku dari dalam negeri.

Indonesia Butuh Tenaga Kreatif Untuk Bonus Demografi

Indonesia akan mengalami fenomena Bonus Demografi dalam beberapa tahun mendatang, namun sayangnya hadirnya bonus demografi tersebut tidak diimbangi dengan hadrinya komunitas pebisnis kreatif yang artinya bonus demografi Indonesia masih dipenuhi oleh tenaga kerja yang belum mempunyai keahlian khusus.

Add caption

Hal tersebut diamini oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang mengatakan bahwa Indonesia masih sangat membutuhkan lebih banyak pengusaha yang memiliki orientasi pada inovasi dan krativitas dalam menghadapi bonus demografi yang akan terjadi antara tahun 2030 dampai dengan 2040.

Roostiawati, Direktur Pengembangan Pasar Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan bahwa banyaknya jumlah penduduk yang memasuki kategori angkatan kerja pada saat ini terdapat sebanyak 54,2 juta jiwa sehingga sudah selayaknya jika jumlah ini dimanfaatkan dengan optimal dan bisa menjadi aset bagi perekonomian Indonesia. Kemnaker juga mendorong angkatan kerja usia produktif untuk memaasuki sektor wirausaha agar dapat membuka peluang rasio lapangan kerja yang saat ini masih diangka 13% saja sehingga perlu ditingkatkan sektor tersebut sebelum Indonesia mendapatkan bonus demografi di tahun yang akan datang.

Pertamina Kelola Blok Mahakam

Awal Oktober 2018 ini menjadi sejarah dalam penggabungan blok (migas) tengah dengan Blok Mahakam. Pengelolaan Blok Tengah saat ini telah resmi bergabung dengan kontrak Migas Blok Mahakam. Sebelumnya, kontrak migas blok tengah telah berakhir pada tanggal 4 Oktober 2018 lalu.

Blok Mahakam

Merger dua blok migas ini efektif dilaksanakan per tanggal 5 Oktober 2018, seperti yang dikatakan oleh Ida Yusmiati, Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina bahwa dulunya dua wilayan itu terpisah namun sekarang digabung menjadi satu. Padahal sebelumnya Pertamina juga sudah mengelola mogas Blok Tengah semenjak menjadi Operator pada sumur migas blok Mahakam 1 per 1 Januari 2018 lalu, namun sayangnya regulasi memaksa pertamina untuk menunggu kontrak migas blok tengah selesai.

Sedangkan kontrak blok mahakam sendiri telah berakhir tanggal 31 Desember 2017 silam. Ida juga mengungkapkan bahwa semejak dari dulu sebenarnya operator blok tengah tersebut dirangkap juga oleh Pertamina Hulu Mahakam. Hal ini dikarenakan aset blok tengah adalah unitisasi dengan blok migas mahakam.

Berita Terkini : Menteri PUPR Sebut 3 Jalan Tol Akan Diresmikan

Berita Terkini mengenai perkembangan sejumlah tol yang dibangun Presiden Joko Widodo atau yg biasa disebut Tol Jokowi telah banyak yang sudah beroperasi. Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) telah menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo akan segera meresmikan sejumlah jalan tol, yakni tiga ruas jalan tol pada Oktober 2018 sekarang ini.

Berita Terkini

Adapun tigas ruas tol tersebut adalah tol solo-ngawi seksi sragen - ngawi, tol pejagan-pemalang seksi III dan Seksi IV, dan tol Bogor-ciawi-sukabumi atau Bocimi seksi ciawi-gombong.

Basuki Hadimuljono, Menteri PUPR Indonesia mengatakan bahwa dalam pembangunan ketiga ruas tol tersebut pihaknya telah menyelesaikan tol dengan panjang 104 kilometer tersebut. Basuki juga mengatakan bahwa hanya tinggal menunggu jadwal dari Presiden Joko Widodo untuk meresmikan jalan tol tersebut. Menteri PUPR juga mengatakan bahwa ketiga ruas tol tersebut adalah bagian dari total 13 tol yang akan selesai pengenrjaannya tahun ini. Jadi, seluruh ruas tol itu selesai maka panjangnya tol baru yang dapat dioperasikan tersebut bisa mencapai 468 kilo meter.

Berita Ekonomi : Penyebab Semakin Sengkarutnya Meikarta

Gejolak ekonomi Indonesia saat ini dikejutkan dengan skandal terungkapnya kasus suap Meikarta. Dirujuk dari Berita Ekonomi Nasional, pada awalnya rencana lippo grup untuk membangun Megaproyek Meikarta diatas lahan yang memiliki luas 500 hektar di wilayah Cikarang, Jawa Barat ini sempat memiliki ancaman untuk tidak dapat melanjutkan proyek tersebut.

Berita Ekonomi

Namun akhirnya Pemerintah Provinsi Jawa Barat hanya memberikan ijin pembangunan hanya seluas 84,6 hektar saja pada bulan Maret 2018 lalu. Ini jauh lebih rendah dari kebutuhan lahan untuk pembangunan Megaproyek tersebut.

Nampaknya, proses perijinan yang hanya dapat diurus pada Pemprov Jabar tidak menyurutkan upaya lippo grup untuk meloloskan perijinan proyek yang memiliki nilai sampai dengan 278 triliun rupiah tersebut. Namun sayangnya, upaya yang dilakukan lippo grup yang memilih opsi jalan pintas telah diendus dan dihentikan oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi). KPK mampu membongkar skandal dugaan suap yang dilakukan oleh Grup Lippo untuk memuluskan izin pembangunan diatas tanah seluas 774 hektar tersebut. Adapun pejabat daerah yang terlibat adalah Bupati Kab. Bekasi NeneNg Hasanah Yasin yang bersama empat pejabat tinggi pemerintahan Kab. bekasi menerima suap sebesar 7 miliar rupiah dari total 13 miliar yang akan diterimanya.

Berita Bisnis : Penggunaan Gas Bumi

Berita Bisnis Nasional hari ini diisi dengan isu penyaluran gas bumi yang dalam penggunannya masih untuk penggunaan domestik. Slama kuartal III tahun 2019 nanti, penyaluran gas bumi akan didominasi untuk keperluan konsumsi dalam negeri. hal ini seiring dengan cita - cita pemerintah untuk memenuhi kebutuhan gas bumi domestik.

Berita Bisnis

Wisnu Prabawa Taher, Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan bahwa pada bulan september 2018 distribusi gas telah mencapai 6.412 MMscfd. Sedangkan dari distribusi tersebut, ada 5 Kontraktor dengan sumabnagn gas alam terbesar yaitu BP Tangguh, Pertamina EP, PT Pertamina Hulu Mahakam, Eni Muara Bakau, dan juga ConocoPhillips Grissik.

Wisnu mengatakan pada hari Rabu 17 Oktober 2018, bahwa dari 6.412 MMscfd tersebut ada sekitar 59% didistribusikan kedalam pasar dalam negeri, dan mereka akan mengupayakan penyerapan oleh pasar domestik bisa lebih optimal lagi dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan energi primer Nasional.

Progres BBM Satu Harga 72%

Pengembangan wacana program BBM atau bahan bakar minyak nasional yang satu harga sampai saat ini masih saja belum mencapai target yang telah ditetapkan. Merujuk pada informasi dari Katadata, bahwa hingga saat ini, sampai dengan penghujung tahun 2018 masoh ada sisa 3 bulan lagi untuk menyelesaikan target yang telat ditetapkan tersebut.

BPH Migas (badan pengatur hulir minyak dan gas bumi) juga menyatakan bahwa semenjak tahun 2017 hingga tanggal 14 oktober 2018 saat ini sudah ada sekitar 94 SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) yang telah menerapkan kebijakan satu harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia.

Sejumlah SPBU diantaranya ada 77 SPBU yang sudah diresmikan dan telah beroperasi penuh. sisanya adalah SPBU yang juga sudah berjalan namun masih belum diresmikan. Fanshurullah Asa, Kepala BPH Migas mengatakan bahwa sudah ada 94 SPBU dari total 130 SPBU di tahun 2018 ini yang sudah tercapai, yakni sekitar 72% dari target SPBU yang menerapkan Harga BBM satu harga.

Tim Sukses Prabowo Segera Dibentuk

Sebelum penyerahan dokumen untuk KPU, nampaknya saat ini proses pembentukan Tim Sukses Prabowo masih belum menemui titik temu. Sedangkan pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko WIdodo dan ma'ruf Amin terlihat sudah rapi dan siap untuk manju ke KPU.

Padahal waktu untuk mengumpulkan susunan tim sukses ke KPU (komisi Pemilihan Umum) pada akhir pekan depan yang akan datang.Nampaknya akan banyak tokoh yang menolak untuk ikut membantu menyukseskan tim sukses prabowo sandiaga itu termasuk dari kader - kader partai pendukungnya. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa belum kuatnya ikatan pada kubu koalisi untuk menantang petahana.

Hasyim Asyari, Komisioner KPU mengatakan bahwa struktur dan juga daftar nama tim suskes untuk kampanye capres dan cawapres wajib diserahkan paling lama pada hari sabtu pekan depan atau tanggal 22 september 2018. hal in dikarenakan waktu untuk kampanye pilpres (pemilihan Presiden) 2019 akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2018. Alasan ini berdasarkan peraturan dari Komisi Pemilihan umum No. 22 Tahun 2018 mengenai Pencalonan Peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23/2018 Mengenai Kampanye Pemilihan Umum.

Korporasi Besar Tanggapi Pajak Impor

Besaran Pajak Impor yang ditanggung oleh beberapa Korporasi Besar Indonesia saat ini tengah menanti keuntungan dari pajak impor tersebut. Pemerintah melalui kebijakannya mengeluarkan aturan yang mengatur untuk menahan laju impor dengan cara menaikan biaya pajak penghasilan terhadap 1.090 jenis barang konsumsi hasil impor sehingga dapat membuka peluang untuk sejumlah Produsen lokal agar dapat mendominasi kembali pasar Nasional.

Produsen tersebut adalah korporasi besar yang ada di Indoneisa diantaranya yakni Produsen Industri keramik PT Arwana Citra Mulia Tbk, kemudian industri produsen Ban ada PT Multistrada Arah Sarana Tbk dan PT Gajah Tunggal Tbk, Industri sabun dan kosmestik PT Kino Indonesia Tbk dan PT Unilever Indonesia Tbk, Industri tekstil dan garmen PT Sri Rejeki Isman Textile Tbk dan pada industri produsen Otomotif PT Astra International Tbk.

Helmy Kristanto, Analis PT Danareksa Sekuritas mengatakan bahwa ada tiga poin utama dalam kebijakan untuk menaikan tarif PPh Impor yang pertama adalah pengendalian impor ditujukan untuk produk - produk jenis konsumsi sehingga dapat memberikan efek dorongan untuk produk lokal sebagai subtitusinya.

Solusi Likuiditas Adalah Obligasi Bank

Kebijakan Obligasi Bank saat ini dinilai sebagai keputusan yang tepat ditengah maraknya himpitan likuiditas yang mengahantui perbankan. Kabar baik ini berhembus seperti angin segar bagi dunia perbankan nasional yang sedang diteror geholak pasar finansial global. Obligasi atau surat utang yang dikeluarkan oleh Bank - Bank lokal saat ini dinilai sebagai opsi yang sangat menarik untuk manfaat investasi jangka panjang disebabkan menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi serta fundamentalnya dipandang kokoh.

Penilaian ini dapat mengupayakan perbaikan perbankan dalam mengumpulkan sumber pendanaan eksternal guna menambah angka likuiditas dan juga beragam kebutuhan lainnya. Sistem imbal hasil surat utang korporasi telah merangkak naik dan itupun terjadi pada surat utang / obligasi perbankan Nasional.

Tren Obligasi bank ini seirama dengan adanya fenomena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat yang semakin menggila. Kenaikan nilai suku bunga acuan yang turut serta mengerek bunga pada perbankan, dan juga menimbulkan lonjakan imbal hasil obligas negara atau Surat Utang Negara (SUN).

NPL Kredit Tinggi Disektor Ruko

Saat ini, kepemilikan NPL Kredit pada sektor pemilik Ruko dan RUkan merupakan yang tertinggi di Bulan Juni 2018 ini. Aliran dana yang dikucurkan oleh Perbankan untuk kepemilikan ruko ataupun rukan hingga pada akhir bulan Juni 2018 telah mencapai angka 25,95 triliun rupiah. Dari banyaknya angka tersebut, sebesar 5,11% atau sebnayak 1,33 triliun rupiah dari total kredit yang masuk adalah kategori kredit yang bermasalah atau non performing loan (NPL). seperti yang diketahui, NPL pada sektor ruko dan rukan adalah yang terbesar jika dibandingkan dengan sektor yang lainnya.

Pada urutan kedua, sektor industri dengan rasio non performing loan terbesar berikutnya adalah kegiatan - kegiatan yang masih belum jelas batasannya yaitu mencapai sebesar 4,9% dari total banyaknya kredit yang telah dikucurkan atau sebanyak 2,89 triliun rupiah.

Pada urutan ketiga terdapat sktor industri penyediaan akomodasi dan juga penyediaan makanan dan minuman dengan total nilai non performing loan sebesar 4,9% dari keseluruhan jumlah dana yang dikucurkan.

Penyebab Neraca Finansial Surplus

Neraca Finansial Nasional dalam periode 5 tahun terakhir menunjukan efek yang menggembirakan yakni Neraca Fiannsial Indoneisa mengalami surplus sebanyak 142,2 Milyar Dolar Amerika. Kbeijakan Moneter AS (Amerika Serikat) ketika pasca krisis tahun 2008 yang akhirnya disebut sebagai Quantitative Easing (QE) dan juga rezim suku bunga rendah mengakibatkan Indonesia kaya akan dana asing.

Dalam periode lima tahun ini saja Neraca finansial Nasional yang dihitung secara kumulatif mengalami surplus sebesar 142,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 1.990 triliun rupiah. Halim ALamsyah, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyatakan bahwa dana tersebut merupakan dana tabungan orang asing di Indonesia yang telah ditempatkan pada investasi protfolio.

Namun sayagnya terjadinya gejolak dan ketidakpastian dunia Internasional menyebabkan dana asing tersebut menyusut sebanyak kira - kira 30 Miliar Dolar Amerika Serikat. Halim juga berujar dalam peluncuran CNBC Indonesia bahwa dia  menanyakan kemana perginya uang 30 miliar dolar Amerika Serikat tersebut, akrena itu tidak termasuk kedalam dana pihak ketiga atau DPK perbankan karena persentase pertumbuhan DPK tengah mengalami perlambatan dibawah 10%.

Mengapa Kenaikan Harga Premium Batalnya

Kenaikan Harga Premium dikabarkan akan terjadi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, apakah kebijakan untuk menaikan harga premium sudah tepat untuk dilakukan atau malah dapat menyengsarakan rakyat kecil. Pihak Istana Kepresidenan akhirnya berkomentar atas berkembanganya isu penundaan kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) khususnya jenis Premium. Ahmad Erani Yustika, seorang staf khusus Presiden bidang Ekonomi mengatakan bahwa ada keputusan Presiden Jokowi dalam kebijaka utnuk menunda menaikan harga BBM jenis premium tersebut.

Erani juga menjelaskan bahwa ada sebanyak 3 poin penitng yang menjadi pertimbangan Presiden Joko Widodo yang pada akhirnya memaksa Ignasius Jonan, menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda untuk emnaikan harga BBM jenis Premium tersebut.

Poin pertama adalah Presiden Jokowi Meminta untuk mengkaji terhadap arah perubahan harga minyak internasional termasuk pada neraca minyak dan gas bumi secara ekseluruhan ujar Erani dalam pesan singkat yang disampaikan kepada media. yang kedua, Presiden Jokowi meminta pada Kemenkeu untuk menganalisis kondisi fiskal dalam ketahanan harga BBM. dan poin ketiga adalah Presiden Joko WIdodo ingin memprioritaskan untuk menstabilkan dan menjaga daya beli masyarakat.

Gempa Situbondo Berkekuatan 6,4 Skala Ritcher

Gempa Situbondo yang terjadi beberapa hari lalu sempat menghebohkan publik dan membuat kepanikan Masyarakat. hal ini disebabkan beberapa minggu sebelumnya terjadi gempa dan tsunami di wilayah Palu dan DOnggala. Meski berjarak yang cukup jauh dari Palu dan Donggala, wajar bila Warga situbondo tetap menghadapi kekhawatiran terhadap Gempa yang terjadi diwilayahnya.

Gempa Situbondo memiliki kekuatan 6,4 skala ritcher yang mengguncang sebagian wilayah yang berada di Jawa Timur dan juga Bali pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 pukul 01.57 WIB lalu. Gempa tersebut berlokasi di laut pada jarak sekitar 55 kilometer arah timur laut Situbondo Jawa timur pada kedalaman 12 Kilometer dan tidak berpotensi Tsunami.

Rilisan sementara milik BNPB (badan nasional Penanggulangan Bencana) menyatakan bahwa gempa situbondo telah memakan korban jiwa sebanyak 3 orang akibat tertimpa bangunan yang hancur. Gempa juga menyebabkan sejumlah tempat tinggal penduduk mengalami kerusakan. Merujuk data dari BPBD Prov. Jawa Timur dan BPBD Kab. Sumenep, terjadinya kerusakan rumah terdapat pada sejumlha titik yaitu di Desa Jambuir, kecamatan Gayam Kepulauan Sapudi-sumenep, Kopedi Kec. Bluto, Kertasada kec. Kalianget, Masjid Desa Gendan timur Kec. Sepudi, dan juga Nyabakan Timur KEc. Batang.

Merebaknya Fintech Ilegal di Indonesia

Maraknya Fintech Ilegal saat ini membuat banyak pihak harus berhati hati dan pandai untuk memilih layanan jasa keuangan online tersebut. proses yang mudah dan cepat merupakan salahs atu alasan konsumen untuk menggunakan jasa Fintech, akan tetapi hal ini dimanfaatkan oleh oknum fintech - fintech nakal sehingga membentuk fintech ilegal yang belum terdaftar di otoritas jasa keuangan (OJK).

Pesatnya pertumbuhan perusahaan keuangan Nasional yang berbasis Financial technology atau Fintech dibayang - bayangi oleh ancaman fintech asing yang eroperasi juga pada sektor pembiayaan / peer to peer landing. selain menargetkan pasar yang sama yaitu peer to peer landing Indonesia yang sangat potensial, maraknya serbuan fintech asing tersebut dilatarbelakangi oleh pengetatan aturan yang berlaku di Negara asalnya.

Tongan Lumban Tobing, Kepala Satuan Tugas Waspada Inveigasi Otoritas jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa tim satgasnya telah menemukan sebanyak 182 perusahaan fintech ilegal yang tenga beroperasi di pasar peer to peer (P2P) Indonesia. Kebanyakan fintech ilegal tersebut didominasi berasal dari Tiongkok, kemudian Malaysia, Thailand dan juga Amerika Serikat.

Efek Bola Salju Membesar Defisit BPJS Kesehatan

Defisit BPJS Kesehatan semkain lama semakin membesar seiring berjalannya waktu. hal ini disebabkan beberapa penyebab diantaranya yakni adalah faktor finansial yang masih belum menemukan solusi yang tepat maupun mampu membuat BPJS tidak mengalami defisit keuangan yang semakin menggunung.

Terjadinya defisit keuangan yang menimpa BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) kesehatan selama beroperasi sepanjang 4 tahun ini. Meskipun kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan dana Bail Out atau talangan, nyatanya kebijakan ini belum mampu untuk menormalkan kembali kondisi keuangan BPJS Kesehatan.

Pemeritnah juga berupaya dengan menerbitkan berbagai aturan baru yang mengatur regulasi BPJS Kesehatan namun tetap saja smapai saat ini belum ada solusi permanen yang mampu untuk mengatasi permasalahan mismatch keuangan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Keehatan tersebut. Permasalahan inipun semakinlama berjalan yang membuat efek bola salju yang semakin membesar dan menggangu Pemerintah.

Pemerintah diproyeksikan akan menggelontorkan dana bail out sebesar 4,9 Triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan yang akan dikucurkan paling cepat pada akhir pekan ini. Dana Bail Out tersebut merupakan dana yang berasal dari dana cadangan Program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional).